NADIKABAR.COM β€” Pengamat kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono menekankan pentingnya penggunaan bukti yang tepat dalam pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape."Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional," kata akademisi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) itu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menurut dia, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika.β€œSaat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL)..Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Kusmartata menyampaikan pentingnya membedakan antara vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan penyalahgunaan vape yang beredar melalui jalur ilegal.

Sebab, katanya lagi, semua vape yang disalahgunakan ini beredar ilegal tanpa pita cukai, jelas berbeda dengan produk vape legal dan resmi.β€œKalau produk vape legal yang diawasi oleh pemerintah itu pasti berpita cukai. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujarnya.

Sedangkan Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Nugraha Prasetia Yogie menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi dan tata niaga industri rokok elektronik."Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional," katanya.Menurut Yogie, dampak terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

Berdasarkan data Kemenperin terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 100 ribu orang dari sektor hulu hingga hilir.

Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar 518 juta dolar Amerika Serikat (AS).Sektor rokok elektronik juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun.

"Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujarnya pula.