"Masyarakat tidak bisa disalahkan kalau mereka datang ke apotek membeli obat untuk sakit tenggorokan, lalu apotek memberi antibiotik tanpa penjelasan," ujarnya.
Selain meningkatkan pengawasan penjualan antibiotik, Prof. Anis menyampaikan, kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), vaksinasi, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak juga penting dalam upaya pencegahan penyakit infeksi.
Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebanyak anggota 22,1 persen anggota masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam satu tahun terakhir, dan 41 persen di antaranya memperoleh antibiotik tanpa resep dokter.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menjelaskan bahwa ketentuan tentang penyerahan antibiotik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada NadiKabar pada Jumat, ia mengemukakan perlunya pengawasan ketat penerapan ketentuan mengenai penjualan antibiotik, termasuk pemberian resep oleh dokter, guna mencegah penggunaan antibiotik secara tidak rasional.
