NADIKABAR.COM — Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI Titi Anggraini menyebut tenggat waktu Presiden Prabowo mengusulkan dua nama cawapres ke Majelis Permusyawaratan Rakyat jatuh pada 19 November 2026.
Secara aturan, Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres ke MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
"Jadi di Undang-Undang MD3 itu Pasal 46 ayat 2 dan juga di Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2024, pengajuan itu selambat-lambatnya paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan. Jadi kalau pelaksanaan pemilihan 9 Desember, 14 hari kerja itu adalah besok, 19 November," kata Titi dalam Head to Head NadiKabar.com TV, Rabu (18/11) malam.
Titi mengatakan hal ini menjadi ujian perdana ihwal kepatuhan prosedural oleh pemerintah dan parlemen.
Ia menyebut ketika MPR mengumumkan tenggat waktu bagi Prabowo adalah 25 November, maka hal itu sudah keliru.
Titi menekankan merujuk pada dua aturan tersebut, 'hari' yang dimaksud dalam hal ini merupakan hari kerja.
"Di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang MD3, di ketentuan ketentuan umum didefinisikan hari adalah hari kerja," ucap dia.
Titi mengingatkan bahwa Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wapres karena dipicu persoalan menyangkut kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dan kelengkapan dokumen.
Ia pun mengingatkan agar persoalan serupa ini tidak terulang lagi ke depannya, salah satunya dengan tertib secara prosedural.
"Kebayang nggak, kalau misalnya itu baru diajukan 25 November, buat apa ada Undang-Undang MD3? Buat apa ada Tatib MPR? Jadi dari sini, masa kita harus mengulangi lagi problem ketidakpatuhan prosedural," ucap dia.
MPR RI telah menetapkan jadwal baru prosesi pemilihan dan pelantikan wakil presiden di sidang Paripurna MPR digelar 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan jadwal baru pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru pada 9 Desember 2026 ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo.
Ia juga mengatakan bahwa tenggat waktu bagi Prabowo mengusulkan dua calon wakil presiden ke MPR itu jatuh pada 25 November.
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).