"Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembahasan UU," ujar dia.

Khozin menyebutkan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Pemilu, di antaranya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, sistem pemilu serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut dia, pandangan para akademisi dan pakar akan memperkaya materi pembahasan, terutama terkait persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik.