"Kalau saya bertemu warga, mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah," tutur Keril.
Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata turut mendampingi Zulkifli dalam kunjungan ke KDKMP Sonorejo.
Manfaat harga yang lebih terjangkau juga dirasakan pelaku usaha kecil di KDKMP Tambakrejo, Sidoarjo. Koperasi ini melayani wilayah dengan sekitar 16.216 penduduk. Gerai sembako, obat, pupuk, dan klinik tengah disiapkan, sementara persediaan kebutuhan pokok, pupuk, dan LPG telah tersedia.
Warga Tambakrejo, Sumarti yang sehari-hari berjualan makanan, mengaku memperoleh keuntungan dari harga barang yang ditawarkan koperasi. Menurutnya, harga yang setara dengan harga grosir membuat pedagang kecil dapat membeli barang dalam jumlah terbatas dengan biaya yang lebih terjangkau.
"Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami," ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli didampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Berbagai temuan di sejumlah daerah tersebut menjadi bagian dari evaluasi awal pelaksanaan operasionalisasi KDKMP. Zulkifli mengatakan pengawalan akan terus dilakukan karena operasionalisasi KDKMP masih tergolong baru dan pelaksanaannya dapat menghadapi berbagai kendala.
"Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas Zulkifli.
Secara nasional, per 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemantauan di 10.070 titik selama delapan hari menjadi langkah untuk memastikan kesiapan operasional koperasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyediaan layanan dan pemasaran produk desa.
