NADIKABAR.COM — DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset. Sebanyak 254 anggota dewan menghadiri rapat paripurna tersebut.

Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 digelar Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, turut mendampingi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan sakit dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan dalam rapat.

Dia menyebut kuota forum dari rapat paripurna sudah terpenuhi. Rapat paripurna dibuka untuk publik.

"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. RUU ini, kata dia, menjadi buah penantian rakyat selama 18 tahun lamanya.

"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Habiburokhman mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang telah mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut. Dia bercerita Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk bergerak cepat memproses RUU itu sejak tahun lalu.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.