NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar penertiban parkir liar diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kendaraan yang parkir di trotoar dan bahu jalan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pramono mengarahkan agar persoalan parkir liar dibahas secara rutin dalam rapat di tingkat kecamatan.

"Parkir liar di trotoar dan bahu jalan bukan hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga mengurangi hak dan kenyamanan pejalan kaki. Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan," ujar Chico dalam keterangan, Selasa (17/11/2026).

Penertiban ini menyusul temuan sejumlah sepeda motor yang menempati trotoar dan bahu jalan di Jalan Panglima Polim, tepatnya di bawah Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan juga telah merespons kondisi tersebut dengan memasang pembatas dan menyiagakan petugas di lokasi. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendaraan yang melanggar aturan parkir.

Kondisi itu dipicu meningkatnya kunjungan masyarakat pada akhir pekan serta berlangsungnya sejumlah kegiatan di kawasan Blok M. Sementara itu, kapasitas parkir resmi di kawasan tersebut masih terbatas.

"Sebagai tindak lanjut instruksi gubernur, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama pemerintah kota administrasi akan memetakan titik-titik rawan parkir liar di seluruh Jakarta," ujarnya.

Pemetaan terutama menyasar kawasan dengan aktivitas masyarakat dan mobilitas tinggi. Penertiban juga akan dilakukan secara rutin bersama Satpol PP terhadap praktik juru parkir liar.

Selain itu, Dishub akan mengevaluasi efektivitas penertiban, mengoptimalkan kapasitas dan persebaran kantong parkir resmi, serta mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas parkir yang telah disediakan.

Kampanye tertib parkir juga akan diintensifkan melalui media sosial, rambu lalu lintas, dan kanal informasi publik, termasuk penyediaan informasi mengenai lokasi parkir resmi terdekat.

"Pemprov DKI berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban perparkiran secara berkelanjutan sekaligus melindungi hak pejalan kaki di seluruh wilayah Jakarta," imbuhnya.