RUU tersebut juga memperkenalkan tindak pidana baru yang berkaitan dengan perekrutan individu, pemindahan internal paksa, serta pengurungan komunitas melalui kekerasan atau ancaman.
RUU itu menawarkan keringanan hukuman bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat, dengan syarat memberikan informasi yang dapat diverifikasi serta menghasilkan capaian konkret dalam mengidentifikasi pelaku dan membongkar organisasi kriminal. Namun, keringanan semacam itu tidak akan berlaku untuk tindak kejahatan terhadap nyawa ataupun integritas seksual serta reproduksi anak dan remaja.
Reformasi tersebut memperberat hukuman untuk kegiatan ilegal yang melibatkan hidrokarbon, memperketat pengawasan terhadap narkoba sintetis dan prekursor kimia, serta memperkenalkan mekanisme untuk melindungi identitas hakim yang menangani kasus kejahatan terorganisasi.
