NADIKABAR.COM — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan kebijakan imigrasinya terlalu keras. Pernyataan ini menandai salah satu langkah mundur paling jelas yang dia sampaikan terkait salah satu pilar utama agenda politiknya usai kekalahan telak Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.

Dilansir BBC, Senin (9/11/2026), hal itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara dengan program '60 Minutes' di CBS. Trump mengatakan bahwa dia merasa layak mendapatkan nilai 'A plus' karena berhasil membatasi secara drastis penyeberangan perbatasan secara ilegal.

Namun, dia mengakui kebijakan deportasi massal telah merugikan posisinya secara politik. Pengakuan ini muncul meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menegaskan mereka tidak melonggarkan tindakan tegas tersebut.

Jajak pendapat pada hari pemilihan menunjukkan imigrasi merupakan isu terpenting ketiga bagi para pemilih dalam pemilihan paruh waktu, setelah ekonomi dan kondisi demokrasi. Di negara bagian yang secara historis konservatif seperti Texas, pergeseran dukungan pemilih keturunan Latin ke Partai Demokrat turut membantu partai tersebut meraih kemenangan besar di Kongres.

"Menurut saya, saya layak mendapat nilai 'A plus' karena telah menutup perbatasan," ujarnya dalam program yang ditayangkan pada Minggu malam tersebut.

"Untuk urusan mengeluarkan orang-orang, saya mendapat nilai yang sangat tinggi karena berhasil menyingkirkan mereka yang jahat," sambungnya.

Dia kemudian mengaku merasa dirugikan karena telah menindak orang-orang dengan pekerjaan tetap. Dia menyebut tindakan keras tetap dilakukan karena orang-orang tersebut masuk ke AS secara ilegal.

"Namun, saya justru dirugikan karena kami juga menindak orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, yang hanya melakukan satu pelanggaran hukum, yaitu masuk ke negara ini secara ilegal," ujarnya.

"Menurut saya, itu terlalu keras," kata Trump.

Trump juga menyatakan keinginannya untuk melakukan sesuatu terkait imigrasi bersama Partai Demokrat di Kongres. Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pernyataan yang lebih lunak ini menunjukkan perubahan nada yang drastis dibandingkan dengan pernyataan Gedung Putih kepada BBC yang disampaikan sebelumnya. Seorang juru bicara menegaskan bahwa pemerintah AS tidak akan mengendurkan upaya untuk menangkap dan mendeportasi imigran ilegal yang melakukan tindak kriminal dan meneror masyarakat kita.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan kebijakan pada hari Minggu tersebut. Menyusul kekalahan dalam pemilihan umum hari Selasa, Wakil Presiden JD Vance sempat menunjukkan keterbukaan untuk menyesuaikan strategi imigrasi mereka.

"Saya terbuka terhadap gagasan untuk mengubah penegakan hukum-misalnya, dengan lebih berfokus pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal," tulis Vance dalam sebuah unggahan daring yang panjang saat merefleksikan hasil pemilihan tersebut.

Namun, langkah Trump yang menunjuk Stephen Miller, tokoh keras soal imigrasi, sebagai kepala staf Gedung Putih, menandakan bahwa pemerintahan tersebut tidak berniat melunakkan sikapnya. Miller secara luas dianggap sebagai perancang kebijakan imigrasi garis keras pemerintahan tersebut selama masa jabatan pertama maupun kedua Trump.

Sumber di badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir para petugas telah diinstruksikan untuk menargetkan sekitar 2.700 penangkapan imigran ilegal per hari. Jumlah itu meningkat dari target sebelumnya yang berjumlah 2.000 penangkapan per hari.

Operasi penegakan hukum tahun ini memicu demonstrasi menentang ICE di berbagai kota, termasuk Chicago, Minneapolis, dan Los Angeles. Di Minneapolis, dua pengunjuk rasa, Renee Good dan Alex Pretti, tewas ditembak oleh agen imigrasi.