Dengan ketersediaan data yang terpadu, menurutnya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan secara lebih tepat sasaran, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan pangan hingga pembangunan ekonomi nasional.
Selama ini, lanjut dia, persoalan ketidaksinkronan data antarlembaga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, digitalisasi berbasis satu data harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi serta generasi muda.
Handy juga menilai bahwa transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen membangun sistem pemerintah yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.
"Penguatan sistem satu data harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi serta pemerataan akses digital bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
PB HMI MPO dalam momentum Sumpah Pemuda mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda untuk kembali merawat semangat persatuan dan mengedepankan kerja-kerja kolektif dalam menyelesaikan persoalan nasional.
