NADIKABAR.COM — Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM-PBB) Volker Turk, Senin, mendesak negara-negara di dunia untuk segera merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum guna mengatur sistem senjata otonom.
Senjata otonom adalah senjata yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), sensor, algoritma, dan sistem komputasi untuk mengambil keputusan operasional, termasuk menentukan target dan melakukan serangan.
Turk memperingatkan bahwa kesempatan untuk menetapkan langkah perlindungan yang efektif semakin menyempit.
Seruan Turk itu disampaikan menjelang pertemuan negara-negara yang akan menghadiri Konferensi Tinjauan Ketujuh Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu.
Dalam pertemuan itu, Turk mendesak mereka segera memulai perundingan mengenai instrumen yang mengikat secara hukum dengan memuat larangan dan pembatasan yang jelas.
"Sebuah mesin tidak boleh memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang manusia akan hidup atau mati," kata Turk dalam sebuah pernyataan.
Ia menyerukan pelarangan senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk menargetkan manusia, serta sistem senjata yang fungsi dan dampaknya "tidak dapat sepenuhnya dipahami, diprediksi, dijelaskan, atau dikendalikan oleh manusia".
Turk memperingatkan bahwa senjata semacam itu dapat melemahkan hak untuk hidup, martabat manusia, dan akuntabilitas karena memungkinkan penggunaan kekuatan tanpa pertimbangan manusia yang memadai.
"Penilaian dan tanggung jawab manusia harus tetap menjadi inti dari setiap keputusan yang melibatkan penggunaan kekuatan," ujarnya.
Ia juga menentang penggunaan senjata otonom mematikan maupun kurang mematikan dalam kegiatan penegakan hukum.
Menurut dia, mesin tidak dapat menilai apakah penggunaan kekuatan diperlukan atau apakah tersedia alternatif yang dampaknya lebih ringan.
Turk memperingatkan bahwa senjata tersebut dapat menyebar dan digunakan oleh kelompok bersenjata maupun organisasi kriminal.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memulai perundingan perjanjian sebelum upaya perlindungan yang berarti tidak lagi dapat diwujudkan.
"Pilihan yang dihadapi negara-negara di dunia sudah jelas. Mereka perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai perundingan mengenai instrumen yang mengikat secara hukum dengan memuat larangan dan pembatasan yang jelas. Semakin lama masyarakat internasional menunggu, semakin sulit menetapkan langkah perlindungan yang berarti, dan mungkin semuanya sudah terlambat," kata Turk.
Penerjemah: Primayanti