NADIKABAR.COM β€” Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal menilai transisi energi di Indonesia akan memperkuat ketahanan energi sekaligus membangun fondasi bagi investasi, teknologi dan penciptaan lapangan kerja generasi berikutnya.

Hal ini dilakukan dengan mempercepat pembangunan dengan mengacu ambisi nasional yang jelas.

β€œTransisi energi Indonesia menjadi salah satu contoh nyata. Hal ini mencakup pembangunan kapasitas energi surya baru sebesar 100 gigawatt (GWp), penghapusan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel di jaringan listrik pulau-pulau terpencil, penggunaan kompor listrik, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di sektor industri,” katanya dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 | Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu.

Gita menilai arah pembangunan nasional yang jelas memungkinkan berbagai pihak untuk menyelaraskan langkah dan mendukung tujuan yang sama.

Melalui Program Sustainable Energy for All, PBB turut mendukung penyusunan peta jalan pembangunan kapasitas energi surya 100 gigawatt dan penghapusan penggunaan pembangkit listrik diesel.

Sementara itu, lanjutnya, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) mendukung upaya dekarbonisasi industri, termasuk melalui pemanfaatan energi terbarukan di kawasan industri.

β€œUpaya ini akan menghadirkan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 37 megawatt, sekaligus meningkatkan efisiensi melalui pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut,” ungkap Gita.

Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp Indonesia yang dimaksud telah diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Tahap awal pembangunan dimulai dengan 14 proyek PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Keseluruhan kapasitas 100 GWp ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun (2026–2029).