NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak menyatakan pendapat (HMP) adalah pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) soal polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Hasto mengaku pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Hasto mengatakan aspirasi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR terus didengar PDIP. Menurut Hasto, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak soal itu.
"Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR," kata dia.
Hak menyatakan DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
