"Harapan saya, apabila seluruh tahapan dan ketentuan waktunya memungkinkan, paling lambat 26 November sudah dapat diselesaikan. Karena itu, koordinasi dan kesiapan administrasinya perlu segera dilakukan agar proses berjalan cepat, tertib, dan memiliki dasar hukum yang kuat," katanya.
Dede menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dia mengatakan tahapan tersebut diawali dengan rapat gabungan MPR RI paling lama 3 x 24 jam setelah kekosongan terjadi. Setelah itu, MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan.
Proses selanjutnya meliputi pengusulan dua calon beserta persyaratannya, verifikasi dokumen, pemilihan dalam sidang paripurna, penetapan, hingga pelantikan.
Dede mengatakan seluruh proses harus tetap menghormati kewenangan Presiden dan MPR. Dia berharap pengisian jabatan Wapres bisa berjalan sesuai prosedur sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
