Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata Hasto tegas.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan wacana PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," tuturnya.
