Menurut dia, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. Namun, dia mengatakan akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.

Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.