NADIKABAR.COM — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan agar kerugian negara tidak termasuk tindak pidana korupsi. Hasto tak menyetujui pernyataan itu.
"Ya itu pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan korupsi dan kemudian bertentangan dengan apa yang dikehendaki rakyat. Tentang pentingnya suatu upaya-upaya komprehensif dari hulu ke hilir dimulai dari pencegahan, membangun supremasi hukum, membangun budaya agar tidak terjadi korupsi," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Hasto kemudian menyinggung masa pembangunan kereta api cepat (whoosh) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya keputusan itu juga tergesa-gesa karena dinilai tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat soal pendidikan dan pekerjaan yang baik.
"Kemudian ketika ambil keputusan yang tergesa-gesa di situ tanpa melalui kajian sosiologis yang mendalam memindahkan ibu kota. Dan kemudian bagaimana kalau dana itu dipakai untuk menciptakan lapangan kerja bagi petani misalnya, lalu apakah hal tersebut juga akan dibiarkan?," ungkapnya.
Hasto menilai Luhut seharusnya menjawab persoalan korupsi. Menurutnya pernyataan itu menentang harapan rakyat.
