"Kami akan menyampaikan kepada publik, keluarga dan korban. Sebagaimana kasus di Rujab Bupati Kupang, hal yang sama juga akan kami lakukan terhadap kejadian yang terjadi di Kantor Gubernur NTT," Waketum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur itu.
Laka Lena menegaskan Pemprov NTT tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelecehan seksual, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan.
"Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan sanksi maksimal," tegasnya.
"Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi yang maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti bahwa ada pelecehan," lanjut Laka Lena.