"Harapannya kami diatur polanya, kembali ke tata kelola lalu lintas sebenarnya karena masifnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur seharusnya menjadi solusi kelancaran arus barang," ujar Akbar.

Saat libur Nataru sendiri, ia melihat banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali justru sangat membutuhkan pasokan barang konsumsi (consumer goods) serta makanan dan minuman.

Kebijakan pembatasan angkutan barang yang berulang setiap tahun ternyata menimbulkan potensi kerugian nyata akibat berkurangnya tingkat utilisasi armada transportasi, sementara beban cicilan truk tetap berjalan setiap bulan.

Selain itu, penumpukan inventori di gudang akibat tertahannya pengiriman turut membebani arus kas perusahaan logistik.

Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 senilai Rp28.000 triliun, atau setara perputaran ekonomi sekitar Rp3.700 triliun.

Ia mengingatkan agar potensi ekonomi logistik tersebut tidak tergerus oleh inefisiensi, pungutan liar, maupun tumpang tindih penanganan (overlapping handling) seperti kemacetan menahun di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.