"Visa ini untuk wisata dan kunjungan, bukan untuk bekerja. Warga negara asing yang melewati batas izin tinggalnya dikenai biaya beban Rp1 juta per hari," ujar Ramiz.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah telah menyediakan informasi resmi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk layanan permohonan visa elektroniknya.
Untuk perjalanan ke luar negeri, rujukan utamanya adalah situs otoritas Imigrasi dan perwakilan diplomatik negara tujuan.
"Persoalannya, informasi itu tersebar, kerap memakai istilah teknis, sebagian hanya tersedia dalam bahasa asing dan bisa berubah. Uni Eropa, misalnya, memberlakukan penuh Entry/Exit System (EES) sejak 10 April 2026 yang merekam data biometrik pelancong dari luar Uni Eropa, termasuk pemegang paspor Indonesia," ujarnya.
Menurut Ramiz, pengalaman perjalanan beberapa tahun lalu atau cerita kenalan di media sosial, tidak lagi bisa dijadikan pegangan.