NADIKABAR.COM — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta menyebut pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 telah rampung. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu proses penetapan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Syaripudin mengatakan sidang pembahasan UMP di Dewan Pengupahan telah selesai. Rekomendasi hasil pembahasan juga telah disampaikan kepada gubernur.

"Kalau sidang pembahasannya kan sudah selesai, tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur). Tinggal menunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan," kata Syaripudin saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Syaripudin memastikan pembahasan tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku di Dewan Pengupahan. Dia juga membenarkan bahwa masing-masing unsur, baik buruh maupun pengusaha, telah menyampaikan pandangannya.

"Iya, kan itu ada aturan mainnya dalam Dewan Pengupahan, dalam rapat Dewan Pengupahan. Dengan pembahasan juga. Sudah, yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan," ujarnya.

Terkait usulan kalangan buruh yang menginginkan kenaikan UMP sebesar 6,3 persen, Syaripudin tidak mengungkap angka yang masuk dalam rekomendasi tersebut.

Dia menjelaskan terdapat sejumlah perhitungan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan, termasuk nilai alfa. Selain buruh, pengusaha dan pemerintah juga memiliki usulan masing-masing.

"Kalau itu kan ada perhitungan alfanya. Mereka biasa mengusulkan, pengusaha juga punya usulan. Pemerintah juga kan bisa memberikan pandangan," jelasnya.

Menurut Syaripudin, seluruh usulan dan pandangan tersebut dirangkum dalam rekomendasi Dewan Pengupahan untuk disampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.

"Makanya nanti kan semua dirangkum dalam sebuah rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur. Itu saja intinya," imbuhnya.