"Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman dan menjalani kehidupan di pengungsian, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan serta penopang perekonomian keluarga," jelasnya.
Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.
"Setelah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026," urainya.
Dia menegaskan aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat.
