Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membantu masyarakat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Persoalan status lahan, kelengkapan administrasi, hingga potensi tumpang tindih dengan areal perusahaan perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pengajuan program PSR.
Bantuan PSR yang disediakan pemerintah mencapai sekitar Rp60 juta per hektare. Dengan ketentuan yang disampaikannya, satu pekebun dapat mengajukan bantuan hingga empat hektare sehingga nilai dukungan yang berpotensi diterima mencapai Rp240 juta.
Besarnya dukungan tersebut menjadi peluang bagi pekebun untuk melakukan peremajaan kebun dengan menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang lebih baik. Akan tetapi, peluang itu hanya dapat dimanfaatkan apabila persyaratan pengajuan terpenuhi.
"Di sinilah pemerintah daerah perlu hadir membantu masyarakat, terutama dalam mempersiapkan dan memastikan kelayakan lahan yang akan diremajakan," katanya.
Ia juga menyatakan produktivitas kebun harus menjadi perhatian bersama, baik bagi perusahaan maupun pekebun rakyat. Menurutnya, potensi lahan yang tersedia perlu dikelola secara optimal melalui penerapan praktik budidaya yang baik.
"Penguatan produktivitas juga harus disertai komitmen terhadap tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Media Perkebunan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jambi..Dia menjelaskan perkebunan rakyat memiliki peran besar dalam industri sawit nasional. Sekitar 42,62% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan perkebunan rakyat, dengan sekitar 3,04 juta pekebun dan luas lahan mencapai 7,2 juta hektare. Namun, produktivitas pekebun rakyat masih menghadapi tantangan.