Rekomendasi selanjutnya adalah, mempertajam target dan intervensi daerah untuk merespons isu nasional, program prioritas nasional, serta prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten.
Pihaknya juga memastikan seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan seluruh pemda baik pemprov dan pemkab berjalan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
"Kesepakatan itu penting karena masih adanya keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan yang seharusnya diselesaikan pada April atau Mei terkadang baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus," katanya.
Rekomendasi kelima adalah pemerintah daerah perlu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik sebelum Musrenbang RKPD untuk membahas persoalan prioritas, seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem.
“Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, agar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan,” ujarnya.
