“Mandat yang diberikan melalui pemilu semestinya menjadi tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan publik, bukan justru menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberlangsungan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik tersebut.
Menurut dia, persoalan pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh mengganggu agenda pembangunan, pengelolaan perekonomian, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik.
Karyono juga menilai pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo perlu menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.
Ia mengatakan proses berhentinya Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. MPR dan lembaga negara terkait diminta memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
