NADIKABAR.COM — Pemerhati sosial ekonomi Aslamuddin Lasawedy menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan negarawan lewat program prioritas nasional
"Program yang dicanangkan Presiden saat ini, dampak yang dirasakan di masa depan. Itu lah prinsip negarawan," katanya di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.
Dia menjelaskan program itu tidak hanya untuk lima tahun kepemimpinannya, tetapi dipersiapkan untuk generasi Indonesia di masa akan datang.
"Contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Menurut dia, berbagai program itu, seharusnya dimaknai positif karena program itu adalah kerja dari seorang negarawan, bukan kerja seorang presiden yang hanya ingin maju kembali di periode berikutnya.
Khusus MBG kata dia, program itu bukan hal yang baru di dunia. Hanya saja, program tersebut masih baru di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai polemik di masyarakat.
"Tetapi, kalau kita lihat kesuksesan program serupa di dunia, cukup banyak yang bisa melaksanakannya," katanya.
Pemerintah menetapkan tujuh program prioritas nasional baru dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang disusun berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo.
Ketujuh program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif serta Pengelolaan Sampah Terpadu.
Program-program tersebut menjadi bagian dari 219 proyek/program strategis yang masuk dalam RKP 2026. Sebanyak 212 lainnya merupakan program lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
Dari tujuh program baru tersebut, MBG diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya peserta didik. Sementara Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah juga memasukkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program strategis untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Di bidang pendidikan, Digitalisasi Pendidikan diarahkan untuk mempercepat integrasi teknologi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk penyediaan perangkat, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan platform digital.
Sementara itu, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dokumen pemerintah menjelaskan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen integrasi perlindungan sosial, sedangkan Kartu Usaha Afirmatif ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan kapasitas serta akses terhadap aset produktif dan peluang usaha.
Adapun Program Pengelolaan Sampah Terpadu diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
