Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara".

Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

"Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," ujarnya.

Ia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.