"Penetapan status pulih tidak hanya didasarkan pada dibukanya kembali destinasi wisata, tetapi juga harus melalui verifikasi kelayakan infrastruktur fisik," katanya.
Ia menjelaskan bahwa indikator pemulihan daerah wisata mencakup keamanan struktur bangunan amenitas, keamanan jalur kendaraan dan pedestrian, ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta ketersediaan jalur evakuasi.
Dalam hal konektivitas, ia mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 5 Oktober 2026 telah melaporkan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih 100 persen.
Dia juga mengutip laporan satuan tugas per 26 Oktober 2026 yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi telah mencapai 96 persen sampai 98 persen.
Nia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata akan mengawal sampai tuntas upaya pemulihan menyeluruh daerah wisata yang terdampak bencana.
