NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, bersama Kejaksaan Agung dan Komnas HAM membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Pemerintah berharap tim gabungan bisa menuntaskan kasus-kasus yang tersebut.
"Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan," kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan 13 kasus yang dibahas sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dia mengatakan kasus tersebut belum menemukan titik terang penyelesaian.
"Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya," ujarnya.
Yusril mengatakan pembentukan tim gabungan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo ingin kasus-kasus yang terjadi segera ditangani.
