Edwin juga mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital.
"Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta," ia menjelaskan.
Pengaturan platform digital semestinya dapat memastikan konsumen memperoleh layanan kompetitif, pedagang memiliki kesempatan berkembang, dan pengemudi mitra mendapatkan ruang ekonomi yang adil.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan tiga prinsip dalam pengaturan ekonomi digital, yakni membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha.
Edwin juga menyampaikan bahwa intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kondisi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan," katanya
