NADIKABAR.COM β Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menargetkan 12 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor formal pada tahun 2029.
βIni yang memang masih kita genjot, sebagaimana dari RPJMN, targetnya adalah di tahun 2029 itu 12 persen partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja ditempatkan di sektor formal,β kata Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kemnaker Asrian Darma Saputra.
Dalam forum diskusi daring bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu, Darma menjelaskan, target penempatan kerja penyandang disabilitas di sektor formal pada RPJMN 2025-2029 itu naik dari sebelumnya 10 persen di tahun 2025.
Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas menjadi 7β8 persen pada 2025, dan mencapai 4,5β5 persen pada 2029.
Darma menyampaikan, berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, terdapat sebanyak 5.572.367 orang penduduk usia kerja (PUK) disabilitas.
Dari jumlah tersebut, terdapat 1.240.175 orang yang masuk sebagai angkatan kerja, dengan 1.173.066 orang di antaranya merupakan penduduk penyandang disabilitas yang bekerja.
Namun, Darma menggarisbawahi bahwa dari jumlah penyandang disabilitas yang bekerja ini masih didominasi pendidikan menengah ke bawah dan masuk di sektor informal.
βMemang kita lihat penduduk usia kerja masih banyak yang memang memiliki background pendidikan menengah ke bawah. Secara skala untuk penempatan itu juga masih didominasi di sektor informal sebanyak 64 persen dan 30 persen adalah penempatan di sektor formal,β ujar Darma.
Sementara itu, Kemnaker siap untuk memfasilitasi penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui pemanfaatan ekosistem SIAPkerja.
Kemnaker juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.
Selain itu, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill. Lalu, Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra hingga pasca-penempatan.