Menurut Hanif, keterlibatan seluruh unit usaha menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Tidak hanya perusahaan perkebunan dan kehutanan, sektor pertambangan juga didorong untuk mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Ia menambahkan, karakteristik wilayah Palangkaraya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan penanganan khusus. Terlebih, sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi cukup berat sehingga rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Sebab, jeda dalam proses pembasahan berpotensi membuat gambut kembali mengering sehingga mudah terbakar.
"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan," tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran juga merancang pengaturan tata air melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan.
"Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga," pungkasnya.
