Namun demikian, tambahnya pemerintah tetap mencermati tantangan peningkatan produktivitas hulu melalui program PSR dan ketersediaan feedstock ke depan.
Dia juga menegaskan bahwa saat ini, insentif yang diberikan khusus untuk penggunaan public service obligation (PSO), sementara permintaan biodiesel di sektor non-PSO pun meningkat.
Di sisi lain Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan, hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027 – 2030 menunjukkan bahwa penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku (fixed mandate) mampu menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, lanjutnya kebijakan tersebut memicu dua trade-off utama yakni, penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot ke pasar domestik, serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel (PSO).
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," katanya.
Dia mengusulkan opsi kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan agar tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar sehingga penyaluran biodiesel bisa lebih optimal dan tidak membebani negara.
