Ia mengatakan, program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai kegiatan yang diselenggarakan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Ia menyampaikan, upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga menghilangkan ego sektoral serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pembangunan.
Saat ini, Kementerian Hukum bersama 35 kementerian dan lembaga sedang menyusun peta jalan kekayaan intelektual Indonesia serta kalender kegiatan nasional untuk menyelaraskan berbagai agenda sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, kementerian atau lembaga dapat bergantian menjadi sektor utama, sedangkan instansi lainnya memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain mengembangkan indikasi geografis, program tersebut juga mencakup pelindungan merek produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk merek kolektif milik masyarakat di Jawa Tengah.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyambut positif inisiatif GI-Tourism karena sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal.