NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan meluncurkan tiga proyek karbon biru di sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 COP31 di Antalya, Turki, Selasa (17/11).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan ketiga proyek karbon biru itu terdapat di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur.

"Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (dolar AS). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri dan lain sebagainya," katanya.

Menurutnya, proyek karbon biru di Kalimantan Utara, termasuk dalam program Mangroves for Coastal Resillience atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir, yang dikelola juga Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan luas lahan mencapai 43 ribu hektare.

Ia memperkirakan karbon yang bisa dikompensasikan atau di-offset-kan dari proyek ini mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida, dengan skema Verra.

Sementara dua proyek lainnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang berada di wilayah pantai utara seluas sekitar 81 ribu hektar dan di Belitung Timur seluas 14 ribu hektar.

"Dan Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi juga mangrove dan padang lamun. Ini jadi sampel yang bagus sekali," katanya.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, proyek M4CR di Kalimantan Utara sudah dimulai sekitar 3,5 tahun lalu dan sedang dalam proses masuk ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

"Jadi, memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir," katanya.

Menurutnya, hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru, akan kembali kepada masyarakat.

Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Permen KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi landasan perdagangan karbon biru.

"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adl pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dr nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara.