NADIKABAR.COM — Pemerintah menaikkan pagu transfer ke daerah (TKD) pada 2026 menjadi Rp726,2 triliun dari alokasi awal Rp693 triliun untuk mengakomodasi tambahan kebutuhan daerah, termasuk menjaga layanan dasar dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat, mengatakan penambahan alokasi tersebut mencakup dukungan penanganan bencana di Sumatera serta kebutuhan nonbencana sejumlah daerah.

Pemerintah menambahkan alokasi Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.

Selain itu, terdapat tambahan Rp18,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan nonbencana daerah.

Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun atau sekitar 90 persen dari total pagu revisi sebesar Rp726,2 triliun.

Penyaluran tersebut terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp437,8 triliun, dana transfer khusus Rp140,4 triliun, serta dana desa, dana insentif, dan dana keistimewaan sebesar Rp75,4 triliun.

Dana transfer khusus antara lain dimanfaatkan untuk mendukung operasional sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS), layanan pendidikan bagi 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional bagi 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan 32.495 sambungan rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan 531 kilometer jalan, pemberian tunjangan kepada 1,68 juta guru, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Suahasil menjelaskan TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBD. Namun, ia menyebut manfaat anggaran negara bagi masyarakat juga disalurkan melalui berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Program tersebut antara lain mencakup pembangunan irigasi, subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, serta Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan APBN dan APBD merupakan satu kesatuan intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat transfer ke daerah memang kesannya seakan-akan turun tahun 2026 ini turun dari tahun lalu 2025," kata dia.

Oleh karena itu, Suahasil menyampaikan dukungan anggaran negara bagi daerah perlu dilihat secara menyeluruh, baik melalui penyaluran TKD maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam perencanaan anggaran 2027, Suahasil menyebut pemerintah mengalokasikan Rp1.445 triliun untuk berbagai intervensi langsung kepada masyarakat melalui APBN. Adapun pagu TKD pada 2027 direncanakan sebesar Rp735 triliun.