NADIKABAR.COM — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah memandang tidak perlu memperluas bukaan lahan untuk persawahan di kawasan hutan.
“Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Pertanian dan disampaikan melalui saya selaku Utusan Khusus, mengumumkan bahwa pemerintah memandang tidak ada lagi kebutuhan untuk memperluas pembukaan lahan sawah baru di kawasan hutan,” ujar Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa.
Pengumuman tersebut dilandasi oleh target program lumbung pangan atau food estate yang berhasil dipenuhi tanpa harus mengalihfungsikan 2 juta hektar kawasan hutan.
Hashim menyampaikan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa di Papua dan Kalimantan.
Keberhasilan program-program tersebut, menurut Hashim, memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan perluasan lahan pertanian ke dalam kawasan hutan.
“Pengumuman ini yang ingin saya tegaskan lagi bahwa pemerintah tidak merasa perlu perluasan lahan sawah di kawasan hutan,” kata Hashim.
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari–September 2026 mencapai 28,71 juta ton, meningkat tipis 0,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BPS mencatat potensi produksi beras pada Juli–September 2026 diperkirakan mencapai 9,36 juta ton atau turun 0,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Proyeksi tersebut masih dapat berubah akibat kekeringan, banjir, serangan hama, dan perubahan waktu panen.
Adapun Kementerian Pertanian dalam proyeksi neraca pangan 2026 memperkirakan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton atau terdapat proyeksi surplus sekitar 3,67 juta ton.
