Namun, sektor sawit masih menghadapi dua tantangan utama yakni meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen lahan sawit serta, memastikan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari kebun hingga konsumen, seiring tuntutan standar internasional seperti EUDR.
"Kita harus memiliki kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global,” katanya.
Menurut dia, sejak diterapkan pada 2011, ISPO terus disempurnakan, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar yakni perluasan cakupan sertifikasi.ISPO tidak lagi terbatas pada perkebunan di hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi sawit.
Pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil. Pemerintah menanggung penuh biaya sertifikasi ISPO petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), APBN, APBD, atau sumber sah lainnya.
Serta ketertelusuran wajib bagi seluruh produk sawit. Semua produk sawit harus dapat ditelusuri asalnya dari kebun berkelanjutan, didukung sistem informasi dari hulu ke hilir.
