NADIKABAR.COM — Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyampaikan secara transparan informasi mengenai kemajuan upaya pemulihan pascabencana di bagian Pulau Sumatera.
Menurut dia, pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah banjir bandang dan bencana hidrometeorologi lain melanda bagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
"Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan," katanya dalam konferensi pers bertajuk "Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan" pada Kamis.
"Publik berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan bersama," kata Fifi.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditargetkan selesai pada Desember 2028.
Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera mengawal keterbukaan informasi publik mengenai pemulihan wilayah-wilayah yang pada akhir November 2025 dilanda bencana hidrometeorologi.
Pemerintah berkomitmen menyampaikan informasi mengenai tahapan proses, capaian, dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana.
Pemerintah mengalokasikan dana total Rp100,16 triliun selama periode 2026–2028 untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Provinsi Aceh tercatat Rp58,97 triliun.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas PRRP Safrizal ZA menjelaskan, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai pada 29 Juli 2026 dan pelaksanaannya melibatkan 23 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di wilayah Aceh, pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana telah mencapai 18.916 unit dari target 19.949 unit. Dengan demikian, sekitar 1,4 juta warga yang semula mengungsi bisa memperoleh tempat tinggal.
Pemerintah menargetkan pembangunan 49.184 unit hunian tetap bagi warga yang tempat tinggal mereka terdampak bencana.
Menurut data pemerintah, sebanyak 1.758 unit hunian tetap sudah rampung dibangun dan 1.221 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pemulihan fasilitas pelayanan umum di Aceh juga terus berjalan. Menurut pemerintah, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu sudah beroperasi kembali.
Sebanyak 3.048 dari 3.120 sekolah yang terdampak bencana juga sudah beroperasi lagi, demikian pula dengan 115 dari 127 pasar rakyat.
Di sektor infrastruktur, hingga 18 November 2026 sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah, 386 dari 655 jembatan daerah, serta seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional di Aceh sudah berfungsi kembali.
Pemerintah juga telah menyalurkan 100 persen Dana Tunggu Hunian ke 18.422 rekening penerima.
Sekretaris Daerah Aceh Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana, termasuk menormalisasi sungai dan muara guna memperlancar aliran air serta mencegah banjir saat kondisi cuaca ekstrem.