NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah mendorong sekitar 23 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) beralih menjadi masyarakat mandiri melalui penguatan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Upaya tersebut merupakan bagian dari perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Lambat laun 23 juta itu harus bergeser menjadi masyarakat bukan penerima bantuan, tetapi masyarakat yang mandiri dan itu yang disebut sebagai visi pemberdayaan," kata Muhaimin dalam sambutan pada kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu.

Dia menjelaskan, sekitar 23 juta warga saat ini masih menikmati berbagai program perlindungan dan bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, serta subsidi energi.

Menurut dia, bantuan sosial tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemerintah juga harus membuka kesempatan bagi penerima bantuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan produktif.

Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, kemitraan dengan perusahaan besar, serta pembukaan jaringan pemasaran.

Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha.

Melalui kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat, pemerintah mempertemukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi.

Muhaimin berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.

"Anggaran negara untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi," ujar dia.