NADIKABAR.COM — Pemerintah menyebut tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan habitat baru di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhamad Hidayat mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam.

"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," ujar Hidayat dalam keterangan Bakom, Selasa (17/11).

Hidayat menekankan pemerintah enggan mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Menurutnya, ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Hidayat menegaskan keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas.

"Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujarnya.

Ia menyebut kajian itu juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.

Hidayat menyebut bersamaan dengan proses penelitian yang berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa.

Ia mengatakan pencarian habitat kedua mendesak dilakukan karena seluruh populasi Badak Jawa yang jumlahnya kurang dari 100 ekor saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon.

Kondisi itulah yang membuat spesies ini rentan terhadap ancaman bencana, termasuk tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ia menyebut risiko lainnya adalah rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan mencapai 58,5 persen.