Prioritas kedua dalam peta jalan tersebut yakni memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multi-usaha kehutanan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan penerimaan untuk mendukung konservasi.
Sementara itu, prioritas ketiga adalah memperkuat peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan manfaat ekonomi program tersebut melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar.
