Penetapan UMP 2027 merupakan bagian dari kebijakan pengupahan nasional yang mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Mekanisme penetapan upah minimum tersebut sebelumnya telah disosialisasikan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri kepada para kepala daerah pada 16 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, Gubernur berkewajiban menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah.