Sekjen PBB pun mendesak negara-negara yang berada di garda terdepan pengembangan AI untuk memperkuat dialog, transparansi, kepercayaan, dan kerja sama. Sementara itu, dengan merujuk AI sebagai "kecerdasan super" (super intelligence), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan dalam pidatonya bahwa AS "sepenuhnya menolak segala upaya untuk membangun skema globalis" guna mengendalikan AI. "Kami akan mendorongnya, bukan membatasinya," ujar Trump, seraya menambahkan bahwa AS akan memantau teknologi tersebut secara ketat sembari berupaya mempertahankan kepemimpinannya di bidang AI dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyandingkan kebutuhan akan kapasitas teknologi dengan pengawasan yang lebih kuat.
Dia menyebutkan bahwa setiap kawasan harus mengembangkan daya komputasi, model bahasa besar (large language models/LLM), dan ekosistem AI mereka sendiri, serta tetap mempertahankan kemampuan untuk mengamati sistem yang mereka gunakan secara cermat dan independen. "Kita harus membangun kapasitas untuk mengaudit model-model ini, alih-alih bergantung pada segelintir pihak swasta," ujar Macron. Pada saat yang sama, Macron mengakui bahwa persaingan global untuk mengembangkan model kecerdasan buatan terdepan (frontier AI) sedang terjadi. Prancis pun berniat untuk ikut serta, imbuhnya.
Macron juga menyerukan kerja sama internasional yang lebih besar di bidang-bidang yang sensitif, termasuk penggunaan AI di bidang antariksa, pertahanan, dan keamanan siber. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melangkah lebih jauh dalam mengkritik konsentrasi kekuatan teknologi, dengan memperingatkan bahwa segelintir perusahaan teknologi sedang mendorong "perlombaan tanpa batasan etis" seraya mengabaikan PBB dan Panel Ilmiah Internasional Independen PBB tentang Kecerdasan Buatan. "Jika kita tidak mengatasi tantangan dalam meregulasi raksasa-raksasa teknologi dan AI, itu akan menjadi kelalaian sejarah yang tak termaafkan," tutur Lula. Meskipun sebagian besar perdebatan berpusat pada pengamanan dan pengendalian AI, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung justru berfokus pada risiko lain, yaitu kemungkinan manfaat AI tidak terdistribusikan secara merata. Lee mengatakan revolusi AI dapat menjadi pendorong utama bagi kemakmuran baru dan pembangunan berkelanjutan, namun akan memperdalam ketimpangan serta ketidakseimbangan "kecuali jika kita mempersiapkannya dengan baik." Dia menyebutkan Korea Selatan akan mendirikan sebuah pusat AI global yang akan merangkul berbagai organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, industri, dan akademisi, dengan tujuan menjadikan AI sebagai alat untuk mengatasi tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim hingga kesehatan dan ketahanan pangan. Pada Rabu (23/9), pembahasan tersebut berlanjut di Dewan Keamanan PBB, yang menggelar pertemuan mengenai AI dan keamanan internasional.
