NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga saat ini mencapai 74,79 persen dari target Rp2,019 triliun untuk mengantisipasi kendala pembayaran pada akhir tahun anggaran 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Jumat, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mengoptimalkan penerimaan melalui evaluasi rutin setiap pekan, bahkan setiap hari.

"Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD penghasil mengevaluasi potensi penerimaan yang belum optimal sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pemungutan pajak maupun retribusi daerah agar target pendapatan dapat dikejar sebelum tutup tahun anggaran.

Berdasarkan data Pemkab Bandung, target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,019 triliun, sedangkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober mencapai 78,5 persen dari target APBD Perubahan, dengan penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 69,31 persen.

Pada 2025, Pemkab Bandung mencatat realisasi PAD sebesar Rp1,8 triliun atau 81,51 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp2,2 triliun. Penerimaan tersebut didominasi pajak daerah Rp1,072 triliun dan retribusi daerah Rp619,8 miliar.

"Sekretaris Daerah beserta para asisten memimpin langsung penyusunan strategi percepatan pendapatan dan realisasi anggaran guna memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu," tambahnya.

Selain pendapatan, ia menyoroti realisasi belanja daerah, terutama OPD yang tingkat serapan anggarannya masih di bawah 70 persen, agar segera mempercepat pelaksanaan program melalui perbaikan manajemen kegiatan.

Percepatan pendapatan dan belanja tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan serta mengantisipasi kendala pembayaran pada penghujung tahun anggaran.

Dadang menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah harus dilakukan melalui inovasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.