NADIKABAR.COM — Pemkab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat pengawasan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb di Bandung, Senin, menyebut langkah tersebut dilakukan dengan memastikan pembelian menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar subsidi energi diterima masyarakat yang berhak.

“Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak orang, nanti disesuaikan dengan NIK untuk penyaluran barang bersubsidi” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, pengelola menyampaikan bahwa penyaluran LPG 3 kilogram di gerai KDKMP masih dibatasi sebanyak 300 tabung per bulan sebagai tahap awal untuk menguji pasar dan melihat kebutuhan masyarakat.

Ali mengatakan penerapan pembelian menggunakan NIK perlu disiapkan melalui pelatihan bagi pengelola agar proses pendataan konsumen berjalan sesuai ketentuan dan penyaluran subsidi lebih terkontrol.

“Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya sesuai tepat sasaran. Jadi nanti yang beli harus pakai NIK. Ini mungkin nanti KDKMP akan kita training agar bagaimana hal itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan harga jual LPG 3 kilogram di KDKMP ditetapkan sebesar Rp16.000 per tabung sesuai ketentuan yang disampaikan pemerintah daerah, sedangkan penyesuaian pembatasan berdasarkan kelompok desil masih menjadi kemungkinan kebijakan ke depan.

Kabupaten Bandung sendiri telah membentuk 280 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 270 desa dan 10 kelurahan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 gerai fisik telah terbangun hingga Mei 2026, dengan 43 gerai di antaranya telah menjalankan layanan ekonomi secara optimal kepada masyarakat.

Keberadaan KDKMP tersebut menjadi peluang untuk memperkuat jaringan distribusi LPG 3 kilogram di tingkat desa sekaligus mendekatkan akses energi bersubsidi kepada masyarakat.

Optimalisasi peran koperasi juga diharapkan dapat mendukung pengawasan penyaluran agar LPG diterima konsumen yang berhak sesuai ketentuan pemerintah.