NADIKABAR.COM β€” Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, menekankan percepatan belanja barang dan jasa menjelang akhir 2026 untuk mendorong geliat ekonomi daerah.

β€œPada Desember 2026, pelaksanaan kegiatan harus difokuskan pada penyelesaian pekerjaan yang telah terikat kontrak secara sah, tanpa mengajukan kegiatan baru,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di sela-sela apel disiplin ASN di Kantor Bupati Bangli, Bali, Selasa.

Ia meminta kepada para asisten untuk segera melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengetahui perkembangan serta mengatasi kendala yang masih dihadapi.

Selain itu, bagian pengadaan barang dan jasa juga diminta memberikan pendampingan kepada OPD yang membutuhkan.

Seluruh OPD juga diminta mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan, laporan realisasi anggaran (LRA), dan neraca secara tertib sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal 2027.

Sekda Bangli juga meminta ASN untuk tertib administrasi dalam perjalanan dinas ke luar daerah untuk menyampaikan laporan dan melengkapi surat perjalanan (SPJ) paling lambat lima hari setelah kembali.

β€œApabila tidak dipenuhi, pengajuan administrasi perjalanan dinas berikutnya tidak akan dilayani agar mencegah penumpukan dokumen sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi,” ucapnya.

Selain itu, Sekda Bangli juga meminta seluruh kepala OPD segera menuntaskan penyusunan dan pembaruan target kinerja (cascading) agar target organisasi selaras dengan kinerja masing-masing pegawai.

Ia menegaskan bahwa penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi harus berdasarkan hasil kerja dan pencapaian target yang terukur sebagai salah satu bahan evaluasi organisasi dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).