Menurut dia, setelah seluruh data terangkum dalam Simkopdes, langkah berikutnya adalah peninjauan mendalam oleh pihak BPKP.
Tahapan krusial ini, kata dia, dilakukan guna memastikan kesesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan standar persyaratan yang telah ditentukan.
"Apabila dalam proses peninjauan nanti ditemukan adanya catatan terutama terkait fasilitas maupun sarana dan prasarana pemerintah daerah memastikan bakal segera menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi instansi terkait." katanya.
Pihak berwenang bahkan telah menyiapkan alokasi waktu hingga tiga bulan bagi pengelola untuk merampungkan segala perbaikan yang diperlukan.