NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan analisis khusus serta kajian mendalam terhadap kebijakan baru yang dikeluarkan terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Rabu, menilai kebijakan baru tersebut berpotensi merugikan berbagai pihak mulai dari mitra SPPG, penerima manfaat, hingga para relawan yang sebelumnya telah direkrut namun kemudian diberhentikan.
"Kebijakan baru ini mestinya dari BGN harus ada analisa khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah seperti mitra, penerima manfaat, dan relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan," katanya.
