Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan lebih optimal, baik dari sisi pengelolaan maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Meski mekanisme penyewaan selama ini telah mengacu pada peraturan daerah (perda), Lisdyarita menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki pemerintah kabupaten.
"Kalau berdasarkan perda itu sudah optimal. Tapi, saya ingin lebih optimal lagi. Kita akan tinjau ulang kembali dan kita kaji ulang juga," ujarnya.
Selain menata mekanisme penyewaan, Pemkab Ponorogo juga membuka kemungkinan penyesuaian tarif sewa terhadap sejumlah aset, terutama tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.